Gubernatiophobia (1)

Pemerintah adalah sebuah lembaga politik yang memimpin, memerintah, dan memiliki kontrol atas adanya suatu negara. Lembaga yang memiliki kekuatan tertinggi dalam sebuah lingkungan politik. Seharusnya, figur lembaga ini menjadi sebuah leading figure dan instansi yang disegani, mengingat fungsi dan kontrolnya atas sebuah negara. Namun kenapa lembaga ini justru seringkali dibenci dan dipersalahkan oleh masyarakatnya daripada dianggap sebagai sosok pemimpin negara?

***

Gubernatiophobia adalah istilah yang saya susun sendiri untuk menyebut rasa tidak suka kepada pemerintah. Fobia dalam arti disini memiliki arti senada dengan Islamophobia atau Christianophobia yang berprasangka, membenci, dan menakuti kedua agama itu. Juga serupa dengan berbagai fobia yang terkait dengan anti-etnis dan anti-bangsa tertentu. Hanya saja, pada gubernatiophobia ini, objek yang dibenci adalah lembaga bernama pemerintah.

Di Negara Kepulauan Republik Indonesia yang baru merdeka selama 62 tahun ini, figur pemerintah masih dipandang sebagai sosok yang cenderung negatif untuk sebagian besar rakyat. Jika merujuk pada usia negaranya, tampaknya kesimpulan paling sederhana adalah karena negara ini masih belum merasakan asam-garam kehidupan sebagai negara mandiri seperti yang sudah dirasakan oleh negara-negara makmur lainnya — meskipun beberapa orang bersikeras bahwa negara ini sudah cukup tua untuk itu sih. Meskipun begitu, apalagi kalau mengingat Indonesia ini — yang secara praktis — adalah negara demokrasi yang notabene pemerintahnya adalah pilihan rakyat, gerakan dan suara yang menandakan negative feeling tertentu terhadap pemerintah nampaknya masih sering terdengar.

Kalau menurut Thomas Hobbes, manusia sebagai makhluk hewani dengan akal pikiran yang rasional membutuhkan figur pemerintah yang berkuasa dalam komunitas masyarakat daripada berada dalam komunitas masyarakat anarkhi yang tidak memiliki leading figure. Masyarakat dalam komunitas negara membentuk dan mendirikan pemerintah untuk membuat kehidupan mereka sendiri terasa nyaman dan terorganisir.

Sementara yang terjadi pada leading figure itu saat ini adalah sebaliknya. Pemerintah bukan dianggap sebagai sosok yang mampu membuat kehidupan masyarakat terasa nyaman dan terorganisir, tapi justru dianggap sebagai figur yang tak mampu memenuhi ekspektasi rakyat, dan lebih-lebih, dengan membawa embel-embel demokrasi, beberapa kali sempat dianggap sebagai pengancam kebebasan rakyat.

Bukan, bukannya menolak untuk mengakui bahwa ad captandum vulgus — pengumbar janji palsu — masih terdapat di dalam setiap instansi politik, juga oknum-oknum korup yang sempat membuat kenalan teman saya berpikir untuk menikahi mereka karena merupakan cara paling mudah untuk dapat uang; hal itu memang fakta yang menyedihkan dalam negara ini, namun itu bukan topik bahasan kali ini.

Yang saya rasa, ketika kita menemui disorder dalam lingkungan negara, semacam rasa ketidaksukaan terhadap pemerintah itu yang mungkin mendapat ruang yang berlebihan dalam rangka rakyat menyuarakan opini mereka. Ketika pemerintah mengambil kebijakan yang tidak sepandang dengan pandangan dan ekspektasi rakyat, maka simpulan terakhir dari opini rakyat akan menuju kepada anggapan, “pemerintah yang korup(si).” Ketika ada masalah lain yang tampaknya berdampak besar seperti Ujian Nasional, dan terutama ketika masalah itu tidak memenuhi harapan rakyat (dengan kata lain membuat rakyat semakin sulit), maka kita kembali menyalahkan keputusan pemerintah. Dan Anda mungkin tahu contoh-contoh lainnya yang dapat menyalahkan pemerintah sebagai objeknya.

Dengan begini, bukankah rasa-rasanya sosok leading figure itu justru hilang dengan sendirinya?

Emphasis yang saya tekankan disini bukanlah pada kesalahan oknum pemerintahnya — kita harus menunggu beberapa tahun dulu kalau mau membetulkan yang itu — tapi mungkin lebih pada rasa ketidaksukaan yang cenderung berlebihan ketika pemerintah tidak sejalan dengan pikiran rakyat. Untuk membuatnya lebih sederhana, saya rasa secara kasar dapat dikatakan sebagai… pelabelan generalisasi negatif dan stigma pada pemerintah yang diberikan oleh rakyat.

Metode pemikiran yang lebih sederhananya lagi, jika kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan masyarakat — atau lebih tepatnya jika segala hal yang terjadi di negara ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat — maka korban yang langsung dipersalahkan adalah pemerintah; tanpa melihat masalahnya lebih dulu.

Ingat masalah subsidi BBM atau bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu?

Kalau sudah begini, pemerintah mungkin bisa jadi akan kehilangan fungsinya sebagai leading figure bagi rakyat, tapi hanya ada untuk terus dipersalahkan dan ditakuti. Semacam sosok Adolf Hitler bagi dunia barat yang seringkali mengalami peyorasi-hiperbolis hingga seakan-akan menjadi cult setan yang menyeramkan untuk dilirik. Kecuali gubernatiophobia tak sampai batas yang ekstrim, saya rasa kita belum perlu untuk melirik anarkhi (negara tanpa pemerintah) yang dicintai oleh beberapa orang yang benci pemerintah.